SUARAKEADILAN.ID – Pembina Babad Banten Nasional Topari SSos MH meminta pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Pesta demokrasi yang seharusnya menggembirakan rakyat justru meninggalkan preseden buruk bagi demokrasi itu sendiri.
Menurut Topari, pemilu serentak yang telah terselenggara ini meninggalkan luka teramat dalam. Pasalnya, hampir 500 orang KPPS meninggal dunia dan ribuan lainnya jatuh sakit. Demokrasi yang seharusnya menggembirakan dan rakyat bisa bergembira bersama berubah menjadi teror yang menakutkan.
“Kematian anggota KPPS bukan masalah sepele. Bahkan meski hanya seorang. Kita wajib berempati dan memberikan apresiasi yang seharusnya. Pemerintah harus memberikan perhatian kepada para korban. Agar kedepannya tidak menjadi preseden buruk demokrasi,” kata Topari SSos MH kepada suarakeadilan.id di Tangerang. Selasa (21/05/2019).
Menurut pembina Babad Banten ini, pemilu serentak harus dievaluasi secara kritis. Selain itu, waktu kampanye yang begitu panjang juga membuat lelah para kandidat. Tapi tidak begitu berefek pada pengenalan calon legislatif ke kalangan rakyat sendiri. Hal ini sangat merugikan caleg itu sendiri. Karena tidak semua caleg memiliki logistik yang melimpah ruah. Akibatnya, hanya caleg yang memiliki logistik melimpah ruah saja yang bisa memenangi pertandingan pemilu.
“Tapi bagi caleg yang pas-pasan logistiknya. Meskipun berkualitas, bisa dipastikan akan tersingkir karena tidak mampu berbuat banyak. Biaya politik di kita sangat mahal. Ini juga harus menjadi bagian evaluasi kita bersama. Bagaimana politik memberikan kesempatan kepada putera puteri terbaik bangsa untuk bisa berkiprah dalam membangun bangsa melalui pembangunan politik yang berkeadilan,” tegas Topari.
Meski demikian, Topari sangat mengapresiasi kedewasaan rakyat dalam menerima perbedaan pilihan politik. Menurutnya, politik bukan hanya berbicara siapa yang menang, siapa yang berkuasa. Tapi politik juga harus menegaskan jalan kemajuan bagi bangsa.
“Politik harus menjadi jalan konsensus musyawarah mufakat. Bangsa kita sebenarnya sudah sejak dulu selalu mengedepankan azas musyawarah mufakat,” tuturnya.
Lanjut mantan Ketua DPC PDIP kabupaten Tangerang ini, azas musyawarah mufakat yang tercantum dalam pancasila merupakan perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam merumuskan model demokrasinya. Musyawarah mufakat itu demokrasi model bangsa kita yang original.
“Asli dari rahim bangsa kita sendiri. Bila demokrasi liberal hanya membuat kisruh dan luka pada rakyat, sebaiknya kita kembali saja kepada UUD 1945 yang asli. Sebagaimana yang founding Father rumuskan. Demokrasi di era reformasi sudah waktunya kita evaluasi secara kritis agar tidak semau dewek dan hanya sebagai alat bagi yang punya duit buat mencengkram kaum lemah dan tertindas,” tutup Topari. (TMS)
