SUARAKEADILAN.ID – Pengangkatan Jenderal (Purn) Fahrul Rozi sebagai Menteri Agama pada Kabinet Indonesia Maju merupakan hak Prerogatif Presiden. Apapun alasannya Presiden punya pertimbangan mendalam. Segala polemik terkait dengan Jenderal (purn) Fahrul Rozi harus dihentikan. Karena tidak produktif bagi Umat Islam.
Hal tersebut ditegaskan oleh Maksis Sakhabi Ketua ICMI Kabupaten Tangerang kepada suara keadilan.id di Tangerang Kamis (24/10/2019).
Maksis menyesalkan ada pihak pihak yang menggoreng Isyu Menag ini seolah-olah Jokowi meninggalkan NU dan seolah-olah PBNU menolak Pak Fahrul Rozi sebagai Menag.
“Padahal faktanya tidak seperti itu. Saya percaya, kalangan Nahdliyyin sangat dewasa dan dapat menerima keputusan Presiden Jokowi yang menunjuk Menag dari kalangan militer,” kata Maksis Sakhabi.
Lebih lanjut Maksis menjelaskan bahwa dikalangan Ormas Islam tidak ada perebutan kursi menteri agama. Siapapun yang ditunjuk oleh presiden merupakan milik semua golongan bangsa Indonesia. Bukan milik satu kalangan saja.
Menurutnya, semua sudah dijelaskan oleh Presiden Jokowi pada saat memperkenalkan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama. Ia mengatakan bahwa tugas berat Menag adalah menangkal radikalisme. Selain itu, masalah ekonomi ummat, industri halal dan haji juga menjadi tugas penting Menag.
“Ini urusan berkaitan dengan radikalisme, ekonomi ummat, industri halal saya kira. Dan terutama haji berada di bawah beliau” ungkap Presiden Jokowi di Istana pada Rabu, (23/10/2019) pagi.
Menurut Maksis, tidak ada alasan lagi semua pihak harus berpolemik. Semuanya sudah clear. Terlebih lagi Fachrul Rozi tercatat sebagai salah satu Anggota Majelis Amanah Pusat PB Mathlaul Anwar. Meskipun demikian menurut Maksis, Menag tidak mewakili organisasinya dalam menjalankan tugasnya sebagai menteri agama.
“Menag itu kan bukan wakil ormas tertentu. Ia dipilih presiden atas pertimbangan tertentu,” tutup Maksis. (TMS)
