oleh

Kapitalisme Demokrasi Destruktif, Khilafah Konstrukstif. Opini Patimatul Jahroh

Kapitalisme Demokrasi Destruktif, Khilafah Konstrukstif

Oleh : Patimatul Jahroh,SEI. (Anggota Komunitas Aktif Menulis)

Ambyar nya wajah politik-ekonomi Indonesia tak bisa ditutupi lagi. Perselingkuhan haram antara korporasi dan birokrasi menjadi program yang tak berujung dan makin mesra untuk mengandeng swasta untuk proyek stategis di seluruh sektor yang lembab dengan rente ekonomi, tanpa perduli jeritan pesakitan rakyatnya sendiri. Semua demi laba yang melambung tinggi apapun siap dilakukan termasuk berlepas tangan terhadap kepengurusan rakyatnya, dan menjadi pelayan para elit borjuis kapitalisme global.

Ini adalah konsekuensi jika Pondasi negara merupakan inti peradaban yang menjadi tolak ukur wajah peradabannya berkiblat pada Barat dan memuja kapitalisme-Demokrasi sedari awal merdeka telah memperikan buah kepercayaan pada sistem buatan manusia yang jelas cacat dan penuh kepentingan sang empu kebijakan. hingga yang kental di rasa adalah yang kaya makin kaya dan yang misikin tambah miskin, kini bukan sekedar selogan namun menjadi sahabat atas peradaban kapitalisme demokrasi di Indonesia.

Dengan Sistem Kapitalisme bangsa ini benafas, sebuah Peradaban gagal dan merusak (destruktif) secara menyeluruh dan disemua bidang kehidupan yang diunduh langsung dari undang undang buatan manusia bernama kapitalisme dengan negara Korporatikrasi yang menjadi sumber masalah.

Hingga semua sektor hajat orang banyak mahal untuk diakses. Mulai dari biaya Air, listrik, pendidikan, kesehatan, pagan, transportasi bahkan seluruh kebutuhan rakyatnya kini tersulap menjadi barang dagang antara rakyat, Negara dan Swasta. Hingga rakyat harus terseok demi bisa mengakses di tengah keterbatasan dan kesulitan hidup.

Baca Juga :  Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra: HTI Bukan Ormas Terlarang

Bahkan ternyata, rakyat juga harus menyaksikan dan menerima kenyataan atas dampak ekonomi kapitalisme dari rutinnya defisit pendapatan bangsa ini yang notebane unggul di banyak kekayaan alam yang di milikinya, namun hal itu tak mampu menghantarkan pada kedaulatan ekonomi karena salah adopsi sistem ekonomi yang terbukti pro pada barat (kapitalisme). Sehingga bangsa ini akan terus menambah utang demi menjalankan regulasi pemerintahannya, bahkan utang luar negri seakan menjadi solusi andalan sistem kapitalisme demokrasi dalam.mengatasi seluruh problem ekonomi, politik dan pemerintahannya.

Terlihat ULN (Utang Luar negri) bertumpuk dan menggunung, ULN Indonesia pada akhir 2014 sebesar US$ 293,328 miliar atau setara Rp 5.410,86 triliun (US$ 1= Rp 15.000). Pada akhir Agustus 2018 total ULN sebesar US$ 360,724 miliar. Pada laman asiatoday.id (15/6/2020) tercatat oleh BI (Bank Indonesia) terjadi pembengkakan ULN pada akhir April 2020 menjadi USD 400,2 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah telah menarik utang sebesar Rp356,1 triliun untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2020. (www.vivanews.com, 16/6/2020).

Utang Luar Negeri telebih disertai riba tentu sangat berbahaya. Pertama, mendatangkan laknat Allah yang artinya menjauhkan keberkahan, menjauhkan kebaikan atas kehidupan individunya maupun pemerintahannya. Kedua, terdapat bahaya politis karena mengancam kedaulatan negara bahkan menjadi negara yang bergantung pada para kreditur yang jelas-jelas predator ekonomi tanpa kenal ampun atas negri yang sedang di rampok seluruh sektor kekayaan alam hingga kekayaan sumber daya manusianya dikuasai dari hulu hingga hilir, seluruhnya dalam cengraman jahatnya. Sungguh berbahaya, menakurkan lagi kejam..!

Baca Juga :  Pilpres, Strategi Hoaks, Angin Puting Beliung dan Angin Duduk

Sejatinya kegagalan ini haruslah segera diperbaiki bukan malah mencari kambing hitam dan melimpahkan semuanya pada hal yang tidak bersalah. Dan terus bernarasi seakan semua adalah kesalahan pada pengusung Khilafah maupun khilafah itu sendiri (padahal khilafah belum tegak, bagaimana mungkin terus-terusan disalahkan?) dan hal ini pun terus disuarakan ke publik melalui para tokoh nasional yang tergelincir lidahnya karena menolak agama sebagai patokan bernegara dan mengajak masa untuk latah ikuti pemikiran sesatnya itu. padahal negara ini akan selamat, sejahtera dan sentosa saat kembali pada nilai-nilai agama. Dan akan celaka jika menjauhi ajaran islam, pasti akan di jajah oleh sistem buatan manusia. Seperti hari ini. Nyata terlihat di permukaan.

Sungguh yang harus dipahami bersama adalah bahwa khilafah itu sistem pemerintahan Islam yang merujuk pada nilai Al-Qur’an dan Al-Hadist dalam memimpin pemerintahannya. Sehingga siapapun yang mengingkari wajibnya penegakan khilafah maka kelak akan langsung berhadapan sama Allah ta’alla sebagai pemberi perintah atas wajibnya memiliki kholifah atas negara khilafah.

Baca Juga :  Kejanggalan Eksistensi dan Keabsahan Anggota Dewan Pers

Begitu halnya Islam tegas memposisikan peran para penguasa sebagai pelayan bagi umat(rakyat dalam pemerintahan islam) untuk memenuhi seluruh kebutuhan raykat dengan cuma-cuma dari pengelolaan ekonomi yang benar yakni ekonomi islam dalam pemerintahan islam yakni khilafah. Adapun kebutuhan yang dimaksud adalah sadang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan yang tersedia secara gratis sebagai amanah dari langit yang harus ditunaikan secara maksimum karena Allah yang memerintah dan mengawasinya. Sebagaimana keterangan hadist dibawah ini :

“Imam (Khalifah) adalah raaín (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR Al-Bukhari).

Sungguh pantaslah jika 1300 tahun yang lalu, saat pemerintahan Islam yang memimpin dengan sistem khilafah nya, mampu mewujudkan peradaban terbaik dengan kapasitas terhebat atas rakyat, juga dedikasi tertinggi lagi mulia yang tertoreh sempurma dengan prestasi gemilang penopang peradaban islam karena dorongan ketaqwaan pada perintah dan larangan Allah SWT sehingga tak bisa ditandinggi oleh peradaban manapun. Dan hingga detik ini pemerintahan Islam tetap menempati posisi terbaik di bandingkan dengan sistem kapitalisme demokrasi maupun sistem sosialisme-komunisme..!

Sudah seharusnya kita mengakui bahwa kapitalisme demokrasi maupun sosialisme komunisme adalah sistem destruktif/merusak sedangkan hanya Syariah dan Khilafah-lah yang mampu mengkonstruksi menjadi peradaban gemilang tak terkalahkan sebagaimana khilafah di masa lalu. Lalu pertanyaan intinya adalah kita mau pilih yang mana kapitalisme, sosialisme atau khilafah?

Loading...

Baca Juga