Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau, Kebijakan Tepatkah? Oleh: Eviyanti, Pendidik Generasi dan Member Akademi Menulis Kreatif.
Adanya penyebaran Covid-19 saat ini, berpengaruh pada dunia pendidikan. Memasuki masa new normal, muncul kekhawatiran yang dirasakan para orangtua terkait kegiatan sekolah. Yakni, bagaimana keamanan dan kesehatan anak-anak mereka nantinya, kalau ternyata sekolah dimulai di masa pandemi yang belum berakhir ini.
Terkait hal itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan, hanya sekolah di zona hijau yang dapat kembali membuka pengajaran secara tatap muka di tengah pandemi virus Corona (Covid-19). Artinya, sekolah tersebut dapat kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Meski demikian, waktu dimulainya tahun ajaran baru belum diputuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, terhadap dunia pendidikan. Namun, kebijakan ini mendapat tanggapan yang berbeda dari Pakar Epidemiologi.
Seperti yang dilansir oleh detiknews.com, Senin (13/07/2020), Pakar Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) menilai pembagian zona hijau yang menjadi landasan pembukaan sekolah tak seharusnya digunakan. Beliau pun meminta pembukaan sekolah ditunda untuk mencegah risiko penularan virus Covid-19. “Menurut saya sih tunda aja dulu. Walaupun Dikbud bikin aturan, bukan berarti itu izin untuk menyelenggarakan, dan zona hijau itu jangan sekali-kali dipakai sebagai zona yang menjamin tidak ada penularan,” ujar Pakar Epidemiologi FKM UI, Pandu R, saat dihubungi, Minggu (12/07/2020). Pandu mengusulkan agar pembukaan sekolah dilakukan jika penularan virus Covid-19 sudah turun pada titik terendah. Menurutnya, zona risiko penularan virus Covid-19 sangat dinamis.
Sepertinya, apa yang dikatakan oleh Pakar Epidemiologi ada benarnya, mengingat kasus virus Covid-19 masih tinggi. Salah satu contoh yang terjadi di Kota Sukabumi. Seperti yang kita ketahui, satu-satunya daerah Jawa Barat yang diperbolehkan menggelar pembelajaran tatap muka di sekolah, adalah Kota Sukabumi, yang berstatus zona hijau. Peninjauan persiapan belajar tatap muka itu bahkan telah dilakukan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun, empat hari terakhir ini, jumlah warga Kota Sukabumi terpapar virus Covid-19 terus bertambah lima orang. Bahkan, Sabtu (11/07/2020), dua dari tiga orang warga yang kini telah dievakuasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syamsudin, merupakan ibu rumah tangga. Dua hari sebelumnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19, Kota Sukabumi, telah merilis sebanyak dua orang dewasa berjenis kelamin laki-laki dinyatakan positif Covid-19. (pikiranrakyat.com, Sabtu, 11/07/2020)
Ini yang terjadi ketika sistem kapitalis yang berkuasa, membuat suatu kebijakan tidak dicermati dan dipikir baik dan buruknya secara keseluruhan. Maka, adanya wacana sekolah dibuka kembali merupakan bagian dari upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi. Sayangnya, ini dilakukan tanpa diiringi dengan pemastian bahwa virus tidak lagi menyebar dan mereka yang terinfeksi sudah diisolasi.
Pemerintah terus membuat kebijakan-kebijakan yang tidak tepat di tengah masa pandemi seperti saat ini. Seperti, adanya kebijakan PSBB tapi korban yang terpapar masih terus bertambah, membebaskan ribuan narapidana di tiap daerah yang mengakibatkan tingginya kriminalitas, adanya politisasi bansos, dan sekarang wacana sekolah dibuka kembali. Namun, semua kebijakan ini tidak tepat, karena disebabkan pemerintah kurang optimal dan tidak ada kejelasan dalam menangani wabah Covid-19 ini.
Berbeda dengan sistem Islam, yang akan melahirkan peran pemimpin yang berpikir pada kemaslahatan umat. Sehingga, kebijakan-kebijakan yang lahir adalah kebijakan yang mampu menyelesaikan permasalahan umat tanpa menimbulkan permasalahan baru.
Wallahu a’lam bishshawab
