oleh

Sekjen GPI: Rakyat Sendiri Diberlakukan PPKM, WNA China Bebas Keluar Masuk Indonesia

SUARAKEADILAN.ID – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sufmi Dasco Ahmad. memberikan apresiasi langkah tegas pemerintah, yang telah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Dimana kebijakan PPKM Darurat tersebut diberlakukan dari mulai tanggal 3 Juli 2021. Sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 mendatang.

Namun, Dasco juga meminta kepada Pemerintah untuk menutup pintu. Untuk Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Indonesia.

“PPKM Darurat ini dilakukan sebagai upaya dalam menekan laju penyebaran virus yang kian mengkhawatirkan di setiap harinya,” kata Dasco dalam keterangan tertulis, Minggu (04/7/2021).

Dasco mengatakan, efektivitas PPKM Darurat penting untuk diutamakan. Karena itulah, ia meminta kepada Pemerintah melarang WNA masuk Indonesia. Baik dengan asalan kerja maupun wisata.

“Efektivitas dari kebijakan ini penting untuk diperhatikan, supaya pemberlakuannya hanya sekali saja. Dan tidak berdampak negatif, yang cukup dalam terhadap berbagai sektor,” tandasnya.

Baca Juga :  LBH Phasivic Tak Akan Berhenti Minta Keadilan Sampai SK YPIM Dicabut

“Oleh karenanya, selama pemberlakuan PPKM Darurat. Saya meminta kepada Pemerintah agar mengambil langkah tegas dengan melarang WNA masuk ke Indonesia. Dengan alasan berwisata maupun bekerja,” lanjut Koordinator Satgas Lawan COVID-19 dan PEN DPR RI.

Disamping alasan efektivitas, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengingatkan, tentang keselamatan masyarakat. Selain itu, sebagai langkah antisipasi bertambahnya varian virus baru yang masuk ke Indonesia.

“Saya pikir, kita semua bersepakat, bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Maka langkah tegas ini perlu dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat dan juga langkah antisipasi masuknya varian virus baru dari luar negeri,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dasco pun berharap masyarakat tidak lelah dalam melawan COVID-19. Ia juga mewanti-wanti masyarakat untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan membatasi aktivitas di luar rumah selama PPKM Darurat.

“Kita semua tentu sudah lelah dengan memakai masker, mencuci tangan. Menjaga jarak, serta beraktivitas di rumah saja. Namun demi kebaikan dan keselamatan bersama, mohon untuk tidak kendor,” ujar Dasco.

Baca Juga :  Jokowi Dihina, Jokowi Dimaki, Jokowi yang Terpilih

“Mari kita bangun kesadaran bersama untuk melawan virus ini dengan tetap menerapkan prokes yang ketat dan mentaati kebijakan pemerintah selama PPKM Darurat ini berjalan,” pungkasnya Dasco.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), Khoirul Amin. Memberikan apresiasi atas ketegasan Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Yang meminta Pemerintah melarang WNA masuk ke Indonesia.

“Saya selaku Sekjen PP GPI, angkat topi dan beri apresiasi atas sikap tegas. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, keberanian dan sikap tegasnya meminta Pemerintah menutup pintu kepada WNA masuk ke Indonesia patut didukung,” tegas Sekjen PP GPI. Saat dikonfirmasi melalui telpon, Senin (05/7/2021).

Khoirul Amin menjelaskan, bahwa hadirnya WNA terutama dari China, selain dapat membawa varian virus baru juga meresahkan sebagian rakyat Indonesia.

Baca Juga :  Ribuan Pendukung Prabowo Gelar Shalat Dhuhur Berjamaah

“Masuknya WNA dari Negara China ke Indonesia. Selain akan dapat membawa varian Virus baru, juga menjadi keresahan bagi sebagian rakyat Indonesia,” ungkap Amin.

Untuk itu, kata Amin, Pemerintah mestinya jangan main-main dalam membuat bebijakan. Ia juga meminta Pemerintah dapat menerima gagasan Wakil Ketua DPR RI yang sekaligus juga Koordinator Satgas Lawan Covid-19.

“Gagasan Wakil Ketua DPR RI tersebut saat ini senafas dengan kegelisahan rakyat Indonesia. Jadi Pemerintah jangan memberlakukan PPKM kepada rakyatnya sendiri. Tapi memberikan kelonggaran kepada WNA dengan dalih investasi,” ucapnya.

“Bila perlu, jangan ada lagi WNA masuk ke Indonesia untuk bekerja. Jutaan rakyat Indonesia saat ini menjadi pengangguran kok malah masukan tenaga kerja asing. Jika alasannya masalah kemampuan, maka itu tugas dan tanggung jawab Negara untuk membuat rakyatnya mampu,” pungkas Khoirul Amin.(HRN).

Loading...

Baca Juga