Hidup Ditindas – Mati Dilindas: Kebangkitan Kaum Tertindas
Oleh: Dr. Ismail Rumdan
Tragedi di Jalanan, Cermin Negara yang Absen
Seorang pengojek daring tewas digilas mobil Brimob. Peristiwa tragis ini bukan sekadar kecelakaan lalu lintas, melainkan simbol paling nyata dari wajah ketidakadilan. Aparat yang mestinya menjaga keamanan justru menjadi sumber ketakutan. Nyawa rakyat kecil seperti daun kering di jalanan: murah, tak berharga, bisa hancur hanya karena arogansi yang tak terkendali.
Tragedi ini menggoreskan luka mendalam bukan hanya bagi keluarga korban, tetapi juga bagi jutaan pekerja informal lain yang menggantungkan hidup dari sektor jalanan. Mereka adalah wajah rakyat yang sesungguhnya—bekerja keras, penuh resiko, tanpa jaminan keselamatan maupun perlindungan sosial yang memadai. Ketika seorang tukang ojek harus meregang nyawa akibat kesewenang-wenangan, itu berarti negara gagal hadir bagi rakyatnya.
Kontras: Hidup Rakyat vs Kemewahan Elit
Ironi semakin mencolok ketika di sisi lain kita menyaksikan anggota DPR menikmati kenaikan gaji, tunjangan, serta fasilitas mewah. Mereka bergelimang kendaraan dinas baru, pesta protokoler, dan perjalanan keluar negeri, sementara rakyat harus berjibaku dengan harga beras, BBM, dan kebutuhan pokok yang terus naik.
Ketidakadilan struktural ini begitu kasat mata. Di atas kertas, konstitusi menjamin kesejahteraan rakyat, namun praktiknya, keadilan sosial hanya menjadi jargon. Realitas di lapangan menunjukkan negara lebih sibuk mengurus kenyamanan elit ketimbang melindungi warganya yang hidup di pinggir jalan. Aparat yang mestinya menjadi perisai justru menjelma menjadi palu godam.
Hidup Ditindas – Mati Dilindas
Frasa “hidup ditindas – mati dilindas” menggambarkan kondisi kaum pekerja kecil. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka ditindas oleh sistem ekonomi yang timpang: upah minim, ongkos hidup tinggi, tanpa jaminan sosial. Saat mencari nafkah pun, mereka menghadapi ancaman dari aparat, preman jalanan, dan aturan yang lebih sering menghukum ketimbang melindungi. Dan ketika maut menjemput dengan cara paling brutal—dilindas mobil aparat—mereka pun mati dalam ketidakadilan.
Ini bukan sekadar soal satu nyawa, melainkan soal martabat rakyat yang diinjak-injak. Jika nyawa rakyat kecil begitu mudah diabaikan, apa arti negara? Jika keadilan hanya berpihak pada yang berkuasa, untuk siapa hukum ditegakkan?
Bara Solidaritas Kaum Tertindas
Namun, sejarah menunjukkan, di balik setiap tragedi, ada potensi kebangkitan. Peristiwa ini menyulut kemarahan dan solidaritas. Kaum pekerja informal—ojek daring, sopir angkot, pedagang kaki lima, buruh pabrik—semua merasakan luka yang sama. Mereka tahu, hari ini korban adalah seorang tukang ojek; esok bisa jadi mereka sendiri atau keluarga mereka.
Solidaritas inilah yang menjadi bara kebangkitan. Di tengah keterpurukan, rakyat menemukan kekuatan bersama untuk bersuara. Mereka menolak diam, menolak lupa. Mereka menuntut keadilan bukan hanya untuk korban, tetapi juga untuk seluruh rakyat yang hidup dalam ketidakpastian.
Negara yang Terjebak Arogansi
Persoalan paling serius adalah arogansi kekuasaan. Aparat negara seringkali merasa berada di atas hukum. Dengan seragam, senjata, dan kendaraan dinas, mereka merasa memiliki hak untuk berlaku semaunya. Padahal, setiap tindakan aparat adalah cermin wajah negara. Ketika aparat bertindak semena-mena, citra negara jatuh ke titik nadir.
Kenaikan gaji DPR di saat rakyat lapar adalah bentuk lain dari arogansi. Itu sinyal bahwa elit politik hidup dalam gelembung, terputus dari realitas penderitaan rakyat. Ketika jurang ini semakin lebar, negara kehilangan legitimasi moralnya.
Jalan Keluar: Negara Harus Berpihak pada Rakyat
Tragedi ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah dan parlemen. Pertama, aparat harus bertanggung jawab secara hukum. Tidak boleh ada impunitas. Nyawa rakyat tidak boleh dianggap murah. Polisi yang terlibat harus diadili secara transparan, dan institusi kepolisian harus dievaluasi dengan melakukan reformasi serius secara kelembagaan maupun secara fungsional. Bahkan Kapolri harus bertanggung jawab atas kegagalnnya dalam memimpin institusi Kepolisian dengan segera meletrakkan jabatannya.
Kedua, negara harus memastikan jaminan perlindungan sosial bagi pekerja informal. Tukang ojek daring, buruh lepas, pedagang kaki lima—mereka adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Sudah saatnya negara memberi perlindungan: asuransi kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, hingga regulasi yang berpihak pada kesejahteraan.
Ketiga, elit politik harus berhenti hidup di menara gading. Setiap kebijakan, termasuk soal gaji dan fasilitas DPR, harus mempertimbangkan kondisi rakyat. Ketika rakyat lapar, wajar jika mereka menuntut wakilnya hidup sederhana. Demokrasi kehilangan ruh ketika wakil rakyat lebih sibuk memperkaya diri ketimbang memperjuangkan kepentingan rakyat.
Kebangkitan Kaum Tertindas
Pada akhirnya, tragedi ini bisa menjadi momentum kebangkitan kaum tertindas. Solidaritas yang lahir dari luka bisa menjadi kekuatan politik baru. Rakyat kecil yang selama ini diabaikan bisa bersatu untuk menuntut perubahan.
Pertanyaannya sederhana: mau sampai kapan rakyat hidup ditindas dan mati dilindas? Jika negara terus menutup mata, rakyatlah yang akan membuka jalannya sendiri. Sejarah sudah membuktikan, setiap rezim yang terlalu arogan pada akhirnya tumbang oleh kekuatan rakyat.
Penutup
Tragedi pengojek daring yang digilas mobil Brimob adalah noda hitam yang tak bisa dihapus dengan permintaan maaf formalitas. Ia adalah peringatan keras: negara sedang gagal menjalankan mandat konstitusi. Jika keadilan tidak ditegakkan, jika rakyat terus diabaikan, maka kebangkitan kaum tertindas hanya tinggal menunggu waktu.
Hidup ditindas—mati dilindas. Tapi dari darah dan luka, lahir keberanian. Dari penderitaan, lahir solidaritas. Dan dari solidaritas, lahir kekuatan perubahan.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta – Sekretaris Majelis Syuro PP GPI – Ketua Umum Pemuda ICMI.
