SUARAKEADILAN.ID- Dua puluh tujuh tahun pasca-tumbangnya Orde Baru, agenda Reformasi 1998 dinilai tidak hanya jalan di tempat, tetapi mengalami kemunduran drastis menuju liberalisasi dan kapitalisme yang merugikan rakyat.
Kritik keras ini mencuat dalam forum refleksi bertajuk “Maju Mundur Tuntutan Reformasi 98” yang digelar oleh Rumah Pulang Indonesia di Hotel Diradja, Jakarta Selatan, Rabu (26/11/2025).
Forum ini menjadi panggung langka yang mempertemukan aktivis dari tiga zaman—angkatan 78, 80, dan 98—dengan Generasi Z untuk membedah arah bangsa.
Eskalasi Perlawanan: Dari Reformasi Menuju Revolusi?
Salah satu sorotan utama datang dari Agung Giantoro, Aktivis 98, yang memaparkan data mengejutkan mengenai eskalasi ketidakpuasan publik. Ia membandingkan situasi 1998 dengan kondisi terkini di tahun 2025.
“Tahun 1998, titik demonstrasi dan kerusuhan terjadi di 20 kota besar. Namun, data Lab 45 dan Media Monitoring Drone Emprit menunjukkan kerusuhan Agustus 2025 meledak di 173 kota,” ungkap Agung.
Agung secara terbuka menuding data Kementerian Dalam Negeri yang hanya mencatat 107 kota sebagai kebohongan publik. Ia merinci tren perlawanan yang terus membesar: mulai dari aksi #ReformasiDikorupsi (2019) di 22 kota, #GejayanMemanggil (2020) di 25 kota, penolakan Presiden 3 Periode (2022) di 40 kota, hingga puncaknya pada Agustus 2025.
“Bara api di bawah karpet sudah menjadi lautan. Sekali pantik, akan jadi letupan luar biasa. Dan bukan lagi reformasi yang akan terjadi, melainkan revolusi,” tegasnya, mengingatkan penguasa akan bahaya yang mengintai.
Bencana Demografi dan Ancaman “Generasi Cemas”
Mitos “Bonus Demografi” yang kerap didengungkan pemerintah dibantah telak oleh Jumhur Hidayat, Ketua Umum KSPSI sekaligus Aktivis 80. Menurutnya, Indonesia justru sedang menghadapi bencana demografi.
“Faktanya, Gen Z ada 10 juta orang dalam keadaan NEET (Not in Employment, Education, and Training). Artinya mereka menganggur,” jelas Jumhur.
Ia memperingatkan bahwa perut lapar tidak bisa menunggu. Jika ide-ide kerakyatan tidak segera diselamatkan dan kesalahan pengelolaan negara terus diwariskan, “Generasi Emas” yang digadang-gadang akan berakhir menjadi generasi hancur-hancuran yang mudah disusupi kepentingan asing.
Dwifungsi Gaya Baru dan Kekecewaan pada Institusi
Forum ini juga menyoroti kembalinya dominasi militer dan polisi dalam ranah sipil, sebuah kondisi yang ironisnya ingin dihapuskan saat Reformasi 1998.
- Revisi UU TNI: Agung Giantoro mengkritik revisi UU TNI yang menambah pos jabatan sipil untuk militer dari 10 menjadi 16 posisi, serta perpanjangan usia pensiun jenderal. “Gen Z tidak usah bermimpi dapat kerja, pos-pos sipil makin didominasi militer dan polisi,” sindirnya.
- Polri Berbisnis: Sunjati, aktivis angkatan 78, meluapkan kekecewaannya atas hasil pemisahan Polri dan TNI yang dulu ia perjuangkan. “Sekarang jenderal polisi jadi ‘banking’ tambang, komisaris, dan aktif berbisnis. Ini lebih sadis dan membuat kami kecewa berat,” ujarnya.
Manipulasi Sejarah dan Krisis Identitas
Isu manipulasi informasi digital turut diangkat. Agung menemukan anomali pada mesin pencari Google dan AI terkait sejarah 1998. “Seminggu lalu, hasil pencarian ‘Tuntutan Reformasi 1998’ memunculkan ‘Adili Soeharto’. Namun menjelang acara ini, hasilnya berubah menjadi ‘Turunkan Soeharto’,” ungkapnya, menduga adanya intervensi kekuatan besar untuk membelokkan sejarah demi kepentingan politik tertentu.
Sementara itu, Jim Lomen Sihombing (Aktivis 98) menekankan pentingnya kembali pada “Akte Kelahiran Bangsa” tahun 1928, bukan hanya terpaku pada 1945. Menurutnya, tanpa menyepakati fondasi 1928, persoalan kemerdekaan dan kedaulatan tidak akan pernah selesai.
Reformasi yang Dicopet
Senada dengan rekan-rekannya, Kisman Latumakulita (Aktivis 80/Wartawan Senior) menyoroti kebocoran kekayaan negara. Mengutip data Prabowo, ia menyebut 5.000 triliun kekayaan alam lari ke luar negeri setiap tahun selama satu dekade terakhir.
“Ini kapitalisasi segelintir orang. Apakah ini Reformasi? Saya bilang tidak,” tegasnya.
Ultra (Aktivis 80) menambahkan bahwa secara konsep, reformasi telah melakukan perubahan mendasar pada konstitusi. Namun, pada tahap implementasi, reformasi telah “dicopet” oleh penumpang gelap yang tidak berhak.
Estafet ke Gen Z
Menutup forum, Ketua Rumah Pulang Indonesia, Hanif Thufail, menegaskan bahwa acara ini bukan ajang saling menyalahkan antar-generasi, melainkan upaya konsolidasi untuk masa depan.
“Jika era reformasi sudah selesai, biarlah selesai. Masa depan yang akan datang itu akan dipegang oleh kami, pemilik masa depan. Jangan sampai sejarah baru yang kami buat mengulang kesalahan yang sudah-sudah,” pungkas Hanif.
Forum ini menyimpulkan bahwa 27 tahun perjalanan reformasi masih menyisakan pekerjaan rumah raksasa. Tanpa perbaikan fundamental, para aktivis sepakat bahwa Indonesia sedang berjalan menuju jurang krisis yang lebih dalam. (ELC)
