SUARAKEADILAN.ID- Pengamat politik Muhammad Anshor Mu’min melontarkan kritik keras terhadap wacana mengembalikan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah komando TNI atau Kementerian Dalam Negeri. Anshor, dari Timur Barat Research Center (TBRC), menegaskan langkah tersebut adalah kemunduran fatal dan secara fundamental bertentangan dengan semangat Reformasi 1998.
Kritik tajam ini menarik perhatian karena datang hanya sepekan setelah Anshor sendiri nyaris ditahan oleh Dirsiber Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan fitnah pengusaha Yusuf Hamka.
“Bagaimanapun, Polri telah berusaha menjadi institusi yang lebih baik. Tugas kita bersama adalah mendukung perbaikan, bukan malah melemahkannya dengan wacana mengembalikannya ke bawah TNI atau Kemendagri,” tegas Anshor dalam keterangan tertulisnya.
Ancaman “Hantu Orde Baru”
Menurut Anshor, upaya melemahkan independensi Polri sangat berbahaya. Ia memperingatkan bahwa reformasi yang salah arah justru berisiko menyeret Indonesia kembali ke pola kekuasaan era Orde Baru.
“Pada masa Orde Baru, kita mengenal istilah ABG (ABRI, Birokrasi, dan Golkar) sebagai pilar penguat kekuasaan. Kita harus memastikan reformasi Polri tidak kembali mengarah ke model seperti itu,” ujarnya, mengingatkan agar marwah Polri sebagai institusi demokratis yang independen harus tetap dijaga.
Anshor meyakini Presiden Prabowo Subianto tidak berniat mengerdilkan peran Polri, melainkan ingin mensejajarkan Polri dan TNI dalam kerangka negara demokratis modern.
Jangan Reformasi Reaktif Pasca-Demo
Menyikapi berbagai wacana perubahan struktural yang muncul pasca demonstrasi besar 25–29 Agustus 2025, Anshor meminta pemerintah untuk tidak bertindak terburu-buru dan reaktif.
“Jangan setiap ada kasus terus muncul ide membongkar struktur. Jika ada yang dibenahi, itu lebih kepada fungsi dan tata kelolanya. Lebih baik semua dikonsolidasikan, bukan asal merombak struktur yang sudah ada,” desaknya.
Ia menambahkan, Reformasi Kepolisian RI seharusnya menjadi momentum untuk melakukan reposisi demokrasi dan penataan ulang sistem keamanan nasional, terutama karena Polri kini memiliki tugas strategis dalam mendukung perekonomian nasional dan menjaga aset-aset negara.
Pimpinan Polri Harus Diberi Ruang
Anshor menutup pernyataannya dengan apresiasi terhadap upaya perbaikan internal yang sudah dilakukan pimpinan Polri saat ini.
“Pimpinan Polri telah melakukan langkah-langkah internal penting untuk memperbaiki manajemen, memperkuat profesionalitas, serta meningkatkan transparansi. Itu harus diapresiasi dan diperkuat, bukan malah dihentikan oleh wacana-wacana yang dapat melemahkan institusi,” pungkasnya, menegaskan bahwa tujuan akhir Reformasi Polri adalah memperkuat demokrasi dan menjaga hak-hak warga negara. (ELC)
