Raport Merah Negara, Marah perlu Reshuffle atau Resistem? Oleh: Habibah Nafaizh Athaya, Pemerhati Sosial Politik.
Beberapa waktu lalu Viral sebuah Video yang diunggah kanal resmi sekretariat presiden itu tengah memperlihatkan kondisi rapat yang cukup panas. Presiden Jokowi terlihat seperti sedang memarahi para menterinya, atas kinerja buruk mereka. Dan menganggap para menterinya kurang memiliki “senses of crisis”.
Selain kurangnya senses of crisis para menteri, presiden pun mempersoalkan belanja kementerian yang belum memuaskan. Ada beberapa sektor yang mendapat sorotan: Pertama, bidang kesehatan yang diberikan anggaran 75 triliun, namun penggunaan anggaran tersebut baru sekitar 1,53%; Kedua, Bantuan sosial yang seharusnya sudah tersalurkan 100 persen, nyatanya masih belum tersalurkan; Ketiga, stimulus terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih minim.
Beginilah tampakan Istana Negara hari itu, yang banyak menuai pujian, pun kritikan. Terlepas dari semua itu, ini adalah raport merah pemerintahan. Bahwa berjalannya pemerintahan terseok seok karena pemegang tampu kuasa tidak mempuni dan tidak bergerak cepat.
Sayangnya, kemarahan Orang nomor satu di RI mendapat kritikan tak berkesudahan setelah puji-pujian mengalir.
Menurut Amien Rais, adegan marah-marah Jokowi pada stafnya adalah sebuah sandiwara politik agar rakyat mempercayainya. Melalui video tersebut, seolah-olah ingin menyampaikan pesan bahwa hanya menterinya yang dianggap salah karena tidak becus bekerja. Sementara Jokowi bagus sekali kinerjanya. (kompas.tv 3/07/2020)
Namun, sandiwara ini malah menjadi blunder politik bagi Orang Nomor Satu RI. Karena bagaimana pun kinerja para menteri adalah tanggung jawab seorang presiden. Sehingga adegan marah-marah yang dilakukan presiden pada stafnya sebenarnya sedang mengonfirmasi ketidakmampuan presiden mengurusi negara.
Misal saja kasus anggaran kesehatan yang baru terserap 1,53 persen. Menurut Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwena, hal demikian diakibatkan kegagapan kementerian terhadap persoalan pandemi ini. Juga merupakan kebiasaan buruk kementerian dan lembaga pemerintah yang selalu memaksimalkan penyerapan anggaran belanja di akhir tahun.
Yah dagelan terbaru kini baru saja dimulai. Entah sampai kapan rakyat akan menjadi penonton dari semua pentas pewayangan yang lucu-lucu pedas ini. Disatu sisi, sebagian terhibur dengan kekonyolan para wayang dan disisi lain rakyat dipaksa menerima kenyataan pahit dari isi dagelan.
Ungkapan marah berbuntut pada kata-kata reshuffle jika perlu.
“Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan.” (detik.com 28/06/2020)
Bahkan para politisi, lembaga survei, hingga INDEF ikut menganalisis siapa menteri yang layak untuk di-reshuffle. Seperti yang diungkapkan politisi PKB Maman Imanulhaq bahwa yang layak untuk diganti menurutnya adalah Menteri Kesehatan Terawan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Karim. (kompas.com 4/07/2020)
Salah satu lembaga riset politik, Indonesia Political Opinion (IPO) pun telah melakukan survei terkait reshuffle. Berdasarkan data IPO ada 10 nama menteri yang layak untuk diganti. Nama Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM) berada di posisi paling layak untuk di-reshuffle. (cnbcindonesia.com 4/07/2020)
Sudah berapakali mentri di pilih? Berapa kali dilakukan reshuffle? Harusnya ini sudah menjadi pembelajaran berarti untuk Negara! Bahwa sebenarnya Negara tidak membutuhkan Reshuffle! Ini bukan hanya kesalahan yang tumbuh dari oknum, ini adalah kebobrokan dari sistem.
Yang perlu di ganti bukanlah batang-batang pohon yang melayu, melainkan akar yang harus dientaskan untuk diganti dengan yang baru. Yah, yang diperlukan sejatinya bukanlah reshuffle melainkan resistem. Jika benar-benar ingin menyelamatkan negara dan rakyatnya.
Jika sistem yang melahirkan aturan yang dibentuk dari tangan-tangan manusia durjana, jelas didalamnya masih berkecamuk kepentingan kepentingan yang tidak melihat posisi rakyatnya. Sebab sistem hari ini meniscyakan siapa saja, bagaimana pun ia, ia boleh menduduki tampu kuasa. Berbekal mahar, akhirnya korupsi menjadi jalan kembali. Naudzubillah.
Semua hanya akan terobati dengan resistem. Bahwa sebaik-baik wadah hanya dari pencipta, sebaik aturan hanya aturanNYA. Dan sebaik baik pemegang tampu kuasa adalah yang hanif lagi amanah! Sementara sistem buatan manusia tidakan akan melahirkan orang, aturan dan rakyat sejahterah melainkan hanya sengsara.
Negara memerlukan penanaman bibit baru bagi tanaman yang sudah layu, yah… Bukan memangkas daun daun yang menguning melainkan menggantinya dengan bibit unggul.
Tapi bagi para pemilik kepentingan, bagi para dalang, ini adalah langkah bunuh diri.
Maka jelaslah nampak rusaknya negeri yang dibentuk dengan asas manfaat, menghancurkan sebagian demi memenangkan sebagian lainnya. Maka sebaik baik jalan adalah kembali kepada Allah, menerapkan aturannya dan berislam secara kaaffah, tidak hanya soal ibadah, menutup aurat dan mengurusi jenazah, melainkan soalan uqubat dan bernegara.
Allah ta’ala berfirman,
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al Baqarah: 208)
Allahu alam
