SUARAKEADILAN.ID – Keputusan Ijtima Ulama banyak menuai komentar. Apalagi ditengarai banyak timses BPN 02 yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Banyak pihak yang bertanya-tanya tentang hasil ijtima yang meminta KPU mendiskualifikasi paslon 01.
Dosen Fisip Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang Hilman M.Sc memberikan pandangan hasil terhadap hasil keputusan ijtima ulama ke 3 kepada suarakeadilan.id di Tangerang Jumat (3/5/2019).
Menurut Hilman M.Sc, hasil keputusan ijtima ulama ke 3 sangat prematur mengingat proses pentahapan pemilu sedang berjalan. Kita belum bisa menyimpulkan apa apa sebelum proses pentahapan pemilu tuntas. Karena untuk membuktikan kecurangan sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak BPN 02 tentu harus melalui mekanisme perundang undangan. Dalam hal ini pihak BPN 02 bisa mengajukan gugatan kecurangan ke MK.
“Sedangkan ijtima Ulama tidak ada dalam mekanisme untuk menyelesaikan persengkataan pemilu. Bahkan Ijtima ulama tidak punya kewenangan apapun terhadap masalah pemilu. Jadi bila memaksakan kehendak, saya kira respek umat justru akan menjauh. Ini yang harus menjadi pertimbangan siapapun yang terlibat dalam proses keputusan tersebut,” kata Hilman.
Lebih Jauh Hilman menegaskan, Bahwa KPU merupakan lembaga yang kredibel. Terkait dengan tuduhan kecurangan, Hilman menegaskan tidak ada yang sempurna dalam semua hal. Ketidaksempurnaan itu wajar. Dan bila ada yang kurang kita semua bisa mengkoreksi.
“KPU sudah jelas sikapnya siapapun dari komisioner KPU di daerah bila ada indikasi berbuat curang silahkan laporkan. Misalkan salah input kan bisa dikoreksi saat itu juga. Dan ini sudah sangat jelas dan gamblang. Artinya KPU sudah transparan dan berintegritas. Dan ini harus terus dijaga hingga detik terakhir pentahapan pemilu,” tegas Hilman.
Hilman pun tidak mempersoalkan kepesertaan Ijtima Ulama yang kebanyakan di pihak BPN 02. Yang paling penting harus dipegang bersama yaitu ketika KPU sudah mengumumkan siapa yang dipilih rakyat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden dengan perolehan suara terbanyak maka semua pihak harus siap menang dan juga siap kalah.
Maka Hilman sangat menyayangkan seruan Poeple Power yang didengungkan oleh Ustaz Riziek Sihab karena hanya menduga telah terjadi kecurangan. Mestinya tuduhan itu harus disertai dengan bukti bukti yang kuat.
“Poeple Power yang sesungguhnya kan merupakan bentuk peringatan kepada negara ketika sumbatan sumbatan demokrasi telah terjadi. Masalahnya apakah unsur itu sudah terpenuhi belum di pelaksanaan pemilu ini,” tegas Hilman. (TMS)
