oleh

Surga Para Koruptor di Bawah Telapak Kaki Cina, Sebuah Opini Miftah H. Yusufpati

SURGA PARA KORUPTOR DI BAWAH TELAPAK KAKI CINA
Oleh Miftah H. Yusufpati (Wartawan Senior)

JUDUL di atas sudah pasti tidak ada kaitannya dengan ajaran agama bahwa “surga di bawah telapak kaki ibu”. Ini cerita tentang betapa gurihnya utang dan bantuan Cina bagi para pemimpin dunia. Akibatnya, banyak di antara mereka rela mengorbankan kepentingan negerinya untuk dapat menikmati “kue” itu.

Eks Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak dan mantan Presiden Sri Langka, Mahinda Rajapaksa, adalah sedikit dari contoh penikmat itu. Syukurlah, rakyat kedua negara itu mencium bahaya bagi negerinya sehingga menuntut tanggung jawab keduanya di kotak suara. Indonesia, naga-naganya berada di bawah bayang-bayang itu. Kini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah membidik korupsi infrastruktur. Lebih jauh lagi, kita tentu berharap, KPK dan BPK lebih mencermati proyek-proyek yang mendapat pendanaan dari Cina.

Capres Prabowo Subianto menyoroti banyaknya proyek yang kelewat mahal. Apa yang disinyalir Prabowo tidak berlebihan. Kini, setidaknya ada 270 dari 1.814 proyek BRI yang dilakukan sejak 2013 di kawasan Indo Pasifik dihentikan karena kekhawatiran akan kepraktisan dan kelayakan finansial.

Para analis telah memperingatkan bahwa Cina telah membangun surga bagi para koruptor melalui proyek Belt and Road Initiative (BRI). Lewat bantuan Cina, para penguasa tiran dan kriminal menggunakan proyek infrastruktur Cina ini untuk tetap berkuasa. Dalam banyak kasus, para pemimpin negara penerima BRI melihat proyek tersebut sebagai peluang untuk mempertahankan dan melegitimasi korupsi mereka sendiri. Di sisi lain, Cina juga membutuhkan pemerintah yang korup untuk memangkas birokrasi yang rumit, dengan salah satunya melalui suap.

Kesimpulan seperti itu tidak berlebihan. Soalnya, tingkat korupsi negara penerima investasi BRI amat tinggi. Pada Matriks Risiko Suap TRACE, sebagian besar negara penikmat BRI menduduki peringkat di 50% lebih rendah, dan 10 di antaranya berada di antara 25 negara paling berisiko di dunia. Negara-negara tersebut seringkali memiliki proses legislatif yang buram, mekanisme akuntabilitas yang lemah, organisasi media yang tunduk, dan pemerintah otoriter yang tidak mengizinkan perbedaan pendapat.

Bagi politisi di negara-negara tersebut, BRI menawarkan berbagai alat untuk memungkinkan korupsi: suntikan uang tunai yang mudah dialihkan, infrastruktur yang memesona untuk menenangkan masyarakat, dan hubungan baik dengan salah satu negara paling kuat di dunia. Semua itu dibungkus dalam jaminan bahwa para pemangku kepentingan akan—paling tidak—mengabaikan jika terdapat ketidakwajaran yang akan muncul, selama proyek tersebut dibangun.

Perdana Menteri Malaysia Najib Razak digulingkan dari jabatannya pada bulan Mei 2018. Selama berkuasa, Najib telah memberikan Cina akses luar biasa ke Malaysia. Di seluruh negeri, proyek-proyek infrastruktur besar yang didukung Cina sedang direncanakan atau mulai dibangun. Kehadiran Cina ini memunculkan skandal di kantor perdana menteri. Najib dituduh melakukan korupsi besar-besaran terkait dengan dana pembangunan yang dikenal sebagai 1MDB. Ketika pemilu semakin dekat, lawannya, Mahathir Mohamad, menuduh bahwa sejumlah uang dari Cina yang mengalir ke Malaysia digunakan untuk mengisi kembali kas yang sudah terkuras oleh gratifikasi.

Selain Malaysia, Laos juga begitu. Atas perintah Cina, Laos membangun jalur kereta api dari perbatasan utara ke Thailand dengan pinjaman besar dari bank Cina. Proyek senilai US$6,7 miliar ini sebagai upaya mantan Wakil Perdana Menteri negara itu, Somsavat Lengsavad. Suap dalam proyek infrastruktur Laos yang dibangun oleh orang asing merupakan hal biasa. Kini, IMF mengingatkan, Laos berada di mulut jebakan utang Cina.

Di Sri Lanka, Pelabuhan Hambantota dibangun oleh Cina di bawah mantan Presiden Mahinda Rajapaksa. Ketika Rajapaksa menghadapi tantangan elektoral pada tahun 2015, uang yang dialokasikan untuk pembangunan pelabuhan mengalir ke pundi-pundi kampanye presiden. Pada akhirnya, Rajapaksa kalah dalam pemilihan umum dan pelabuhan itu terbukti sangat tidak menguntungkan sehingga pemerintah baru terpaksa menyerahkannya ke Cina dalam pertukaran utang dengan saham.

Investasi Cina di Asia Tengah juga telah memungkinkan rezim otokratis di kawasan itu berkembang. Contoh utama adalah Kazakhstan. Pemerintah Kazakh adalah rezim kleptokrasi yang sangat korup. Pada Indeks Persepsi Korupsi Transparency International 2017, Kazakhstan berada di peringkat ketiga terbawah dari 180 negara.

Proyek-proyek BRI yang dibiayai Cina juga telah membantu menjadikan para pemimpinnya benar-benar populer, karena orang Kazakh biasa menafsirkan infrastruktur baru yang mencolok sebagai simbol kemajuan. Hal ini sangat penting bagi para penguasa negara itu, karena kesehatan ekonomi negeri yang kaya akan minyak dan gas ini sangat tergantung pada harga minyak dan fluktuasi ekonomi di Rusia.

Dalam sebuah analisis investasi Cina di Kazakhstan, sebuah studi dari Universitas George Washington menemukan bahwa “bantuan, pinjaman, dan kemitraan Cina meningkatkan kemampuan pemimpin Kazakh untuk tetap berkuasa.”

Upaya Presiden China Xi Jinping memerangi korupsi hanya sebatas di dalam negeri. Korupsi pada proyek-proyek konstruksinya di luar negeri seakan dibiarkan merajalela. Tidak ada upaya pencegahan korupsi dalam prinsip-prinsip BRI. Transparency International melaporkan Cina tidak pernah mengajukan penuntutan pada perusahaan, warga negara, atau penduduk karena praktik korupsi yang dilakukan di luar negeri.

Bagi Cina, korupsi tak membuat bangkrut. Namun korupsi Cina di negara-negara lain yang lebih kecil dan lebih miskin bisa berakibat kebangkrutan. Bagi beberapa negara, proyek BRI Cina adalah pertaruhan yang berisiko tinggi. Ketika proyek-proyek seperti itu disetujui oleh para pemimpin lokal yang lebih tertarik untuk memperkaya diri maka ini akan menjadi masalah serius di kemudian hari.

Itu sebabnya, Indonesia, kata ekonom senior Rizal Ramli, wajib melepaskan diri dari permainan macam itu. Dengan cara tak memberikan sedikitpun kesempatan pada para negara adidaya menguasai jalur strategis maritim Indonesia.

Duta Besar (Dubes) baru Amerika Serikat untuk Australia, Arthur Culvahouse Jr. juga menyampaikan kekhawatiran akan cara pemerintah Cina meminjamkan uang ke negara-negara berkembang di Pasifik yang disebutnya sebagai “payday loan diplomacy” atau “diplomasi pinjaman cepat dan mudah.” Sebelumnya, Wakil Presiden AS Mike Pence telah mengingatkan bahwa Cina menerapkan “jebakan utang” terhadap negara-negara berkembang di Pasifik. “Saya ingin menggunakan bahasa yang lebih keras. Saya akan menggunakan istilah ‘payday loan diplomacy’,” tuturnya seperti dilansir media Associated Press (AP), Kamis 14 Maret lalu.

Di sisi lain, kita juga telah menyaksikan, Jokowi menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prinsip utama kampanye untuk memenangkan kembali pilpres tahun ini. Ia menjanjikan membangun jalur kereta api, jalan raya, pelabuhan dan bandara baru di seluruh negeri. Cina berperan penting untuk kesuksesan janji itu. End

Loading...

Baca Juga