SUARAKEADILAN.ID – Panglima Besar Gerakan Pemuda Jakarta Ade Selon menyesalkan peristiwa demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Papua beberapa saat lalu. Ia juga mempertanyakan kinerja Komnas HAM atas peristiwa yang menyebabkan meninggalnya masyarakat sipil serta gugurnya para anggota TNI – Polri.
Menurut Ade Selon, peristiwa demonstrasi besar-besaran di tanah Papua tersebut telah berlangsung selama 7 hari berturut-turut. Demonstrasi ini diantaranya terjadi di Jayapura, Sorong, Abepura, Manokwari, Wamena, Deiya, Dogiai, Paniai. Ade Selon menyayangkan peristiwaa tersebut mengakibatkan banyaknya korban jiwa di kalangan masyarakat sipil serta gugurnya para anggota TNI – Polri.
“Kami Gerakan Pemuda Jakarta menyatakan bahwa ini adalah insiden yang jelas-jelas melanggar HAM. Dan kami mempertanyakan kinerja konkrit Komnas HAM sehubungan dengan insiden yang terjadi di tanah Papua tersebut,” kata Ade Selon saat ditemui di kawasan Cikini Jakarta Pusat, Minggu malam (8/9/2019).
Ade Selon mengingatkan ada dampak lain selain banyaknya korban jiwa baik anggota TNI – POLRI maupun Masyarakat sipil. Diantaranya, penderitaan secara psikis yang dialami oleh ratusan keluarga korban. Kerugian materiil yang dialami oleh masyarakat sipil sehatusnya juga dijadikan perhatian.
“Diamnya institusi negara seperti Komnas HAM dan lain-lain justru membuat masyarakat semakin menderita,” ujar pendiri Gerakan Pemuda Jakarta ini.
Lanjutnya, oleh karena itu Gerakan Pemuda Jakarta mendesak pihak Komnas HAM untuk segera turun tangan. Menurutnya, Komnas HAM segera melakukan investigasi komprehensif di kasus konflik yang didalamnya jelas-jelas terdapat pelanggaran HAM.
“Kami pertanyakan Komnas HAM kemana? Ada apa dengan Komnas HAM? Prajurit TNI-Polri dipanah dan ditombak oleh para kelompok separatis Papua. Ratusan masyarakat sipil yang tak bersalah pun ikut menjadi korban dalam insiden tersebut,” kata Ade Selon.
Ia mendesak Komnas HAM mengusut tuntas insiden demontrasi yang terjadi di tanah Papua. Ade Selon menyadari bahwa isu yang diangkat dalam demonstrasi tersebut adalah isu-isu politik. Namun baginya, urusan kemanusiaan harus dipisahkan dengan urusan politik.
“Ini masalah kemanusiaan. Masalah nyawa. Ini bicara bukan soal otonomi daerah,” tutup Ade Selon. (AMN)