Menanti Kabinet Jokowi Periode ke 2: Mungkinkah Kepala BIN dari Sipil? Oleh: Tubagus Soleh, Ketum Babad Banten Pusat.
Ada yang sangat ditunggu publik saat ini. Yaitu rancangan susunan Kabinet dan personalia yang mendudukinya. Pasalnya Kabinet Jokowi Periode ke 2 ini sangat menentukan kesinambungan program kerja yang sudah dicapai para Periode pertama kepemimpinan Jokowi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.
Tentu kita berharap personalia yang akan masuk dalam kabinet Jokowi bukan lagi coba-coba atau cocok-cocokan. Karena periode ke 2 ini akan sangat menentukan arah pembangunan bangsa Indonesia selanjutnya.
Seperti yang disampaikan oleh pak Jokowi pada masa kampanye, bahwa pada periode ke 2 ini arah pembangunan bangsa mengarah pada Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya. Sekali lagi saya tulis, Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya. Tegas Jelas dan sempurna. Manusia Indonesia seutuhnya bukan Manusia Indonesia yang setengah setengah.
Tantangan ke depan bangsa Indonesia sangat berat dan tidak mudah di prediksi. Dari mana arahnya dan siapa yang melakukannya tidak mudah juga melacaknya. Yang pasti dan sudah didepan mata kita adalah Ancaman terhadap ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar Negara serta ancaman disintegrasi bangsa yang sewaktu-waktu bisa meluluhlantakkan bangsa kita.
Pertarungan dan pertempuran ide tidak mengenal batas ruang dan waktu. Kapanpun dan di manapun bisa menjadi arena pertempuran. Kewaspadaan kita pada masalah ideologi bangsa haruslah all out. Sekali kita lengah maka resiko yang harus diderita bangsa Indonesia akan sangat tinggi. Yaitu punahnya Bangsa Indonesia dari peta dunia. Atau bisa jadi nama Indonesia tinggal kenangan seperti Negara Yugoslavia dan Uni Sovyet.
Memandang bangsa kita aman-aman saja dari segala ancaman sangat berbahaya. Apalagi pandangan seperti ini dipegang oleh para pemangku kebijakan. Sangat fatal akibatnya. Karena bagi siapapun dalam pertarungan ide tidak ada tempat yang aman. Semuanya harus waspada.
Oleh karena itu, sebagai rakyat yang sudah memberikan mandat dan kepercayaannya kepada Pak Jokowi dan KH Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019 sd 2024 sangat ditunggu langkah langkah nyatanya dalam membentuk dan personalia yang akan mengisi kabinetnya. Salah Orang yang mengisi bisa berabe dan bikin ruwet saja. Maka publik berharap Pak Jokowi dan KH Maruf Amin harus bener bener selektif berdasarkan kualitas dan kapasitas bukan sekedar “politik dagang sapi” yang hanya menggendutkan kelompok tertentu saja.
Ada yang menarik perhatian publik dalam penantian penyusunan Kabinet ini yaitu Posisi Kepala BIN. Posisi ini menjadi Perhatian besar di publik karena peranannya yang sangat penting dalam memberikan informasi yang valid A1 kepada Pak Jokowi sebagai Presiden.
Sehingga keputusan yang di ambil oleh Pak Presiden tepat sasaran dalam hal apapun. Jangan sampai kasus Wamena dan Demonstrasi Mahasiswa dan Pelajar menjelang Pelantikan presiden tidak bisa diantisipasi karena lemahnya informasi yang akurat. Dan ini akan sangat membahayakan bagi keselamatan kita sebagai Bangsa.
Presiden punya hak prerogatif yang mutlak siapa yang mau ditempatkan dimana. Tapi publik juga punya aspirasi yang harus didengar agar Presiden tidak salah langkah. Salah satu keinginan yang sederhana adalah di era reformasi dan demokrasi ini sekali-kali Kepala BIN di Jabat oleh sipil. Karena belum pernah Kepala BIN dijabat dari kalangan sipil. Padahal banyak juga dari sipil yang punya kapasitas untuk menduduki jabatan tersebut.
Kita ingin pendekatan Intelejen ke depan lebih mengedepankan nilai-nilai humanis dan demokratis. Bukan lagi dengan pendekatan ala militeristik.
Setiap peristiwa yang terjadi solusinya bukan sekedar kirim pasukan saja. Tapi tim Intelejen yang bekerja untuk menyelesaikan masalah masalah ruwet di masyarakat. Pendekatan Intelejen ala militeristik sudah tidak zamannya lagi. Sekarang zamannya negosiasi yang win win solusi.
Jangan sampai Supremasi Sipil di zaman Reformasi ini hanya omong kosong yang tidak bisa menyentuh posisi posisi yang dipersepsikan hanya jatah dari kalangan militer dan Polri saja.
Untuk siapa yang ditunjuk menduduki posisi tersebut, Presiden Jokowi yang lebih tahu.
