Normalisasi Ketidaknormalan. Oleh: Isromiyah SH, Pemerhati Generasi.
Indonesia masih belum aman dari penyebaran pandemi Covid-19. Pemberlakuan new normal oleh pemerintah justru memberikan hasil lebih buruk.
“Seharusnya, mengacu persyaratan WHO, kalau kondisi jumlah kasus tidak naik selama dua minggu baru bisa dilonggarkan bahkan ada beberapa negara yang menetapkan pelonggaran dilakukan kalau sudah menurun selama satu bulan. Jadi sekarang kondisi di Indonesia belum aman untuk keluar dan bergerak, risikonya masih tinggi,” kata dr. Iwan Ariawan, Pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (CNN Indonesia). dr. Panji Fortuna Hadisoemarto, Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran juga menilai pemerintah seharusnya fokus pada menekan angka kasus virus corona dahulu ketimbang berpikir melonggarkan aturan demi ekonomi.
Sementara Achmad Yurianto, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 beralasan, tingginya kasus baru Covid-19 karena pelacakan yang dilakukan secara agresif (Kompas.com).
“Penambahan ini sangat signifikan di beberapa daerah karena kontak tracing dari kasus konfirmasi positif yang kami rawat lebih agresif dilaksanakan dinas kesehatan di daerah,” kata Yurianto. Yuri menyebut, orang yang ditemukan lewat hasil pelacakan itu kemudian dites spesimennya menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) dan Tes Cepat Molekuler (TCM). “Dan mendapatkan hasil signifikan positif. Ini upaya kita untuk menjawab bahwa pemeriksaan harus masif berbasis dari data kontak tracing yang dilaksanakan secara agresif,” katanya. Yuri menegaskan pelacakan agresif disertai tes masif ini penting untuk menemukan kasus positif di masyarakat. Orang yang dinyatakan positif pun kemudian bisa segera diisolasi atau dirawat. “Agar tidak menjadi sumber penularan,” pungkasnya.
Langkah gegabah
Awal Juni lalu, ditengah pandemic covid-19 yang belum menurun kurvanya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah memberikan lampu hijau bagi sembilan sektor ekonomi yaitu pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, logistik dan transportasi barang untuk kembali beroperasi di tengah penerapan kenormalan baru atau new normal. Kebijakan ini diambil untuk menekan dampak ekonomi dan sosial dari pandemi Covid-19.
Tentu saja keputusan itu membuat sejumlah ahli angkat bicara. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menuturkan pemerintah bersikap gegabah dalam membuka kembali sembilan sektor ekonomi dan penerapan AKB. Sejumlah masyarakat akhirnya salah persepsi menganggap langkah itu menunjukkan kondisi sudah kembali normal seperti sebelum adanya pandemi Covid-19. Akibatnya terjadi kenaikan kasus Covid-19 di atas seribu per hari pada sepekan terakhir. Sependapat dengan Hermawan, dr. Panji juga menilai pemerintah seharusnya fokus pada menekan angka kasus virus corona dahulu ketimbang berpikir melonggarkan aturan demi ekonomi. “Agenda pemberantasan penyakitnya tidak ada, narasi yang dibawa malah hidup berdampingan, berdamai dengan covid. Ini masalahnya kebijakan amburadul karena arahnya bukan memberantas, kalau agendanya kuat untuk memberantas Covid-19 baru kita bisa menemukan jalan,” kata Panji.
Katakanlah, kenormalan baru di Indonesia yang prosesnya adalah normalisasi ketidaknormalan demi pemulihan ekonomi nasional. Awal kenormalan baru dimulai dengan pembukaan sembilan sektor ekonomi. Siapa yang paling diuntungkan? Tentunya para pemilik modal. Kalangan menengah ke bawah bekerja kembali di kenormalan baru demi keberlangsungan hidup karena negara tak mampu menopang kebutuhan mendasar hidup mereka. Negara menyerah dan rakyat kelas pekerja lapangan terpaksa bekerja demi menghidupi diri mereka dan menghidupi para pemilik modal. Sistem ekonomi neoliberal memang memaksa setiap orang untuk memfungsikan dirinya masing-masing demi menopang sistem tersebut. Dalam hal ini, Covid-19 menjadi peluang bisnis bagi yang berpikir strategis -bisnis mencari laba tanpa akal kemanusiaan.
Langkah solutif
Hal yang sangat berbeda dengan Islam yang seluruh kebijakannya berfokus pada kemaslahatan umat. Sistem ekonominya bisa memberikan jaminan atas pemenuhan kebutuhan pokok untuk seluruh rakyat. Nilai-nilai hidup Islam tidak akan pernah menempatkan materi di atas moralitas,. Karena itulah sistem Islam akan mencegah kemiskinan, dan menempatkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.
Islam memiliki prinsip-prinsip pengaturan ekonomi yang sehat dan menolak model keuangan cacat kapitalis yang berbasis riba, melarang penimbunan kekayaan atau privatisasi sumberdaya alam, melarang asing berinvestasi besar dalam pembangunan infrastruktur, pertanian, industri dan teknologi. Islam memiliki pandangan yang jelas dan tegas terkait pengaturan kepemilikan, peran negara dan hukum-hukum terkait ketenagakerjaan yang akan mencegah eksploitasi pihak kuat terhadap yang lemah. Islam pun menolak konsep kebebasan kepemilikan yang mengizinkan memperoleh kekayaan dengan berbagai cara. Sistem ekonomi Islam diarahkan untuk mengupayakan distribusi kekayaan yang efektif dalam menjamin kebutuhan pokok semua warga negaranya dan bukan hanya demi pertumbuhan ekonomi. Namun, Islam pun menerapkan hukum yang menciptakan produktivitas ekonomi yang sehat untuk mengatasi pengangguran massal dan memungkinkan individu untuk mendapat kemewahan.
Dalam Islam telah diatur bagaimana negara mendapatkan sumber pemasukan untuk penanganan bencana, salah satunya adalah pos kepemilikan umum. Barang tambang migas, mineral, batubara akan dikelola negara dan hasilnya menjadi milik umum. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan ini sebagian akan dialokasikan untuk menangani bencana.
Selain pos kepemilikan umum, ada sumber lain yaitu fa’iy, kharaj dan pos dharibah. Dharibah hanya diambil dari warga yang kaya saja, berbeda dengan pajak yang dijadikan urat nadi perekonomian sistem kapitalis.
Rasulullah saw. mengibaratkan kehidupan masyarakat Islam seperti sekelompok orang yang mengarungi lautan dengan kapal; dakwah dan amar makruf nahi mungkar menjadi spiritnya, bukan hedonisme dan pragmatisme seperti pada masyarakat kapitalistik yang individualis.
WallahuAlam.
