SUARAKEADILAN.ID – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) dikabarkan akan menggelar aksi unjuk rasa di Kedubes Arab Saudi. Aksi tersebut rencana akan dilaksanakan pada, Selasa (08/6/2021). Mulai pukul 13:00 WIB.
Aksi massa yang akan dilakukan oleh Gerakan Pemuda Islam tersebut dipicu oleh surat Kedubes Arab Saudi yang ditujukan kepada Ketua DPR RI. Surat tersebut saat ini telah tersebar luas, sehingga berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Ketua Umum PP GPI Diko Nugroho menyatakan, permasalahan kuota haji yang sampai saat ini masih simpang siur. PP GPI melihat karena kurang tegasnya Pemerintah Arab Saudi dalam mengambil keputusan dan memberikan kepastian kepada Pemerintah Indonesia.
“Miskomunikasi ini terjadi karena kurang tegasnya Pemerintah Arab Saudi dalam mengambil keputusan dan memberikan kepastian. Ditambah lagi adanya surat yang dilayangkan oleh Dubes Arab Saudi di Indonesia. Maka makin menambah kegaduhan dan kesimpang siuran informasi di masyarakat,” tegas Diko saat dikonfirmasi melalui telpon, Senin (07/6/2021).
Dikopun menghimbau kepada public, khususnya ummat muslim yang ada di Indonesia. Terutama para calon peserta jamaah haji, agar bersabar tidak menyalahkan Pemerintah. Ia melihat, bahwa Pemerintah sudah maksimal mengupayakan untuk mendapatkan kuota haji tersebut.
“Indonesia yang mayoritas muslim dan juga muslim terbesar di dunia, maka Kerajaan Arab Saudi kami minta jangan melalaikan tugas dan kewajibannya. Selama ini jamaah haji asal Indonesia, sudah banyak menguntungkan Kerajaan Arab Saudi. Hal tersebut bukan semata-mata karena hubungan, akan tetapi karena kewajiban menjalankan rukun Islam.” beber Ketum PP GPI.
Untuk itu, Diko berharap kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dan Pemerintah Indonesia, segera memanggil Kedubes Arab Saudi yang ada di Indonesia. Untuk mempertanyakan lemahnya koordinasi dan kurangnya komunikasi terkait keputusan kuota haji untuk Indonesia.
Ketua Umum PP GPI tersebut juga menghimbau, kepada seluruh pihak untuk tidak memanfaatkan persoalan ibadah haji ini. Diseret-seret ke ruang politik dan dipolitisir. Ia juga mendesak kepada Kedubes Arab Saudi yang ada di Indonesia untuk segera memberikan kepastian dan tidak malah membuat gaduh.
“Ini adalah murni masalah ibadah ummat Islam dan tidak ada unsur politis. Jadi kami mohon untuk tidak dipolitisir dan dikapitalisasi untuk kepentingan politik tertentu. Kami juga mendesak kepada Kedubes Arab Saudi yang ada di Indonesia, apabila tidak mampu segera menyelesaikan kegaduhan ini. Maka lebih baik angkat kaki saja dari Indonesia dari pada bikin kegaduhan,” tandasnya. (HRN).
