oleh

Tak Ada Kebangkitan Jika Tak Merasa Telah Tertindas dan Terpuruk

Tak Ada Kebangkitan Apabila Tak Merasakan Bahwa Dirinya Telah Tertindas dan Terpuruk. Oleh: Malika Dwi AnaPengamat Sosial Politik.

Tulisan bertajuk Shifting kali ini bukan soal daya beli masyarakat yang menurun, atau fluktuasi dunia (bisnis) marketing yang berubah-ubah. Tetapi perihal berubahnya topik kebangkitan rakyat.

Jika awal kebangkitan rakyat dimulai dari gerakan 411 dan 212 berikut sejumlah reuninya dipicu oleh politik identitas, penistaan agama, maka kemudian muncul arus (kebangkitan) lain, tapi bermacam-macam, dimulai dari gerakan dengan menggunakan tagar ganti presiden, lalu arus gerakan bertopik delegitimasi sejumlah Lembaga Pemilu, dan protes terhadap kecurangan KPU dan Situngnya. Ada juga gerakan menuntut pengusutan dan otopsi korban Pemilu yang jumlahnya setara dengan korban kecelakaan dua pesawat terbang; 554 orang dan kemungkinan bisa bertambah.

Berbagai gerakan kebangkitan ini sudah tentu akan membuat gerah rezim serta membikin panik para elit politik dan jajaran penguasa karena berurutan, bertubi-tubi, berkaitan dan seakan-akan satu tarikan nafas sejak diawalinya tahun politik. Dan tak dapat disangkal, jurus klasik pun sepertinya dimainkan oleh rezim penguasa dalam mengantisipasi kebangkitan tersebut.

Hal ini merujuk kelaziman sejarah bahwa kebangkitan rakyat, dari sisi politik sering diidentikkan sebagai gerakan perlawanan yang dipersepsi akan merebut kekuasaan alias kudeta. Menurut cara pandang penguasa, gerakan-gerakan tersebut dianggap inkonstitusional.

Ini berbeda dengan sisi pandang geopolitik. Terminologi kebangkitan rakyat dalam perspektif geopolitik bisa bermakna kemauan, hasrat atau kehendak untuk berubah ke arah yang lebih baik, menuntut keadilan dan kejujuran ditegakkan. Maknanya jelas berbeda. Menurut cara pandang rakyat ya sah. Karena rakyatlah yang memiliki kedaulatan penuh atas negara dan semuanya.

Kedaulatan itu di tangan rakyat. Sejarah mencatat, dahulu ada gerakan menurunkan Bung Karno karena mulai dekat dengan PKI, lalu gerakan 98 melengserkan Pak Harto, dan kemudian gerakan mengimpeach Gus Dur, adalah aksi dari gerakan rakyat tersebut.

Baca Juga :  Nestapa Tenaga Kesehatan Di Era Covid-19. Opini Djumriah Lina Johan

Gerakan rakyat itu, disebut juga sebagai “extra constitutional”. Ini bisa dilakukan oleh presiden, seperti Dekrit Presiden 1955 kembali kepada UUD 1945. Dan berhasil karena didukung oleh rakyat. Gus Dur juga pernah melakukan dekrit, tetapi gagal. Karena tidak mendapat dukungan rakyat. Peristiwa extra constitutional yang didukung rakyat seperti terjadi pada tahun 1966, dan 1998. Next, we’ll see.

Jika muara politik ialah Kekuasan. Meskipun dengan segala cara untuk merebut atau mempertahankannya, sedangkan muara geopolitik adalah Keselamatan (serta kejayaan) Bangsa dan Negara.

Dari uraian diatas bisa dibaca, bahwa geliat kebangkitan rakyat sepertinya tidak akan bisa dibendung. Seperti balon, dipencet sini, melembung di sana. Ibarat rumput, dibabat sana, tumbuh lagi, di sini, di situ, dan seterusnya. Itu keniscayaan.

Jika pun perlawanan atas berbagai kecurangan massive Pemilu itu bukan dari kelompok oposisi kubu 02, maka rakyat sendiri, bahkan semesta yang akan menggilas pelaksana kecurangan. Ini adalah dialektika alami. Hukum alam — Alam merespon ketidak adilan yang diciptakan manusia-manusia culas dan jahat.

Baca Juga :  Rakyat Berjuang Sendiri Hadapi Pandemi. Opini Dessy Fatmawati

Sebenarnya, apa yang sesungguhnya terjadi ketika arus kebangkitan rakyat dengan beragam bentuk sepertinya tak bisa terbendung?

Kata kuncinya adalah Ketidakpercayaan alias distrust, mosi tidak percaya. Bahwa telah merebak distrust disana-sini. Ada ketidakpercayaan rakyat kepada elit politik, tidak yakin pada sang rezim penguasa, timbul distrust warga masyarakat terhadap tokoh-tokoh publik termasuk lembaga-lembaga yang terkait maupun produk kebijakan yang dikeluarkannya. Mbok mau dibungkus drama maupun citra yang bagaimanapun…! Akan luntur dalam sapuan narasi keadilan ala semesta.

Rangkaian atau rajutan distrust (ketidak percayaan alias delitigimasi) ini memunculkan arus kebangkitan yang luar biasa dahsyat. Ibarat ombak yang bergulung-gulung sehingga menimbulkan gelombang pasang hingga ke daratan. Tinggi dan besarnya gelombang yang sangat dahsyat itu disebut sebagai badai perubahan alias tsunami peradaban. Ganti lelakon!

Jika sudah begitu, lalu siapakah nelayan yang berani melaut? Analoginya, meski dipasang para mantan aktivis di istana pun akan terpental, ditempatkan profesional juga pasti terlempar. Dan sejak beberapa bulan kemarin, istana mencoba memasang mantan jenderal untuk meredam gejolak gelombang badai kebangkitan. Tapi, naga-naganya juga akan terpental.

Lagi-lagi, jangankan mantan jenderal, embahnya jenderal pun bakal terpental jika menyangkut ketidakpercayaan. Ya maklum, jendral yang dipasang itu jendral yang lazim dengan sebutan jendral salon, tidak pernah bertempur dan tidak cukup dekat dengan rakyat.

Sejumlah lembaga survei pesanan juga dipasang demi meyakinkan rakyat bahwa mereka jujur dan adil memenangkan kompetisi dengan Quick Count, meski saat ditanya soal sample data random mereka ngeles dengan menyodorkan metodologi. Sedang lembaga KPU yang diharapkan menjadi wasit yang netral pun tidak bisa berdiri di tengah. Banyak kesalahan input dan situng. Bukannya meminta maaf dan mengulang penghitungannya malah justru banyak berapologi dan ngeles.

Flashback di jaman SBY, dua periode cara berkuasanya seperti Pemilu sekarang, hanya saja waktu itu tidak ketahuan, dan mereka menggunakan dengan sangat efektif potensi Babinsa dan kawan-kawan. Rakyat juga terhipnotis oleh sihir BLT berbau fulus dan sejumlah survei. Itu sebabnya SBY kini memuji-muji QC Dan KPU. Dan lalu di 2014 rakyat pernah tersihir oleh sejumlah citra baik dan angin sorga dari figur yang tampak sederhana dan merakyat yang sukanya blusukan di got-got. Kini, segala pesona sihir itu tidak lagi mempan.

Baca Juga :  Babad Banten Sepatan Timur Yakin Joko Widodo Makruf Amin Dilantik

Jika pemerintah tidak jujur dan masif sekali kecurangannya, maka bukan tidak mungkin rakyat akan melakukan gerakan People Power. Akumulasi kemarahan rakyat merupakan potensi power yang susah dibendung jika sudah bergerak melakukan perlawanan. Massa akan bergerak jika masalah fundamental mereka tersentuh dan tersakiti dan merasakan ketidak adilan dari berbagai kebijaksanaan pemerintah.

Apalagi jika ada yang bisa memanage potensi kemarahan mereka. Hal ini menyangkut amanah Tuhan yang diingkari serta dikhianati. Jadi, bahwa kebangkitan (rakyat) hanyalah sebuah proses alam menuntut sumpah yang telah diikrarkan, dan niscaya ada campur tangan-Nya baik dalam proses maupun pencapaiannya.

Loading...

Baca Juga