oleh

Mengganas Kasus Covid-19, Bersebab Tes Atau New Normal?

Mengganas Kasus Covid-19, Bersebab Tes Atau New Normal? Oleh: Leny Agustin S.Pd, Aktivis Muslimah.

Kran kebebasan dalam balutan new normal atau kenormalan baru sudah dibuka. Lonjakan kasus harian kian tinggi kembali terjadi, berdasarkan data yang diumumkan pada Sabtu (27/6/2020). Dalam 24 jam terakhir, tercatat ada penambahan 1.385 pasien positif Covid-19.

Angka ini merupakan jumlah kasus baru tertinggi sejak kasus pertama Covid-19 diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Dengan penambahan tersebut, total ada 52.812 kasus Covid-19 di Tanah Air.

Rekor penambahan jumlah pasien positif Covid-19 bukanlah hal yang diharapkan. Sebagaimana yang disampaikan Pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dr. Iwan Ariawan, dengan jumlah kasus yang masih terbilang tinggi maka penerapan new normal beresiko tinggi terhadap makin masifnya penyebaran virus corona.

Seharusnya, mengacu persyaratan WHO, kalau kondisi jumlah kasus tidak naik selama dua minggu baru bisa dilonggarkan bahkan ada beberapa negara yang menetapkan pelonggaran dilakukan kalau sudah menurun selama satu bulan. Jadi sekarang kondisi di Indonesia belum aman untuk keluar dan bergerak, risikonya masih tinggi,” katanya. CNNIndonesia, 22/6.

Baca Juga :  Saatnya Bersatu Dalam Doa. Opini Tubagus Arya Soleh

Disisi lain, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menyebut masih tingginya kasus baru Covid -19 karena pelacakan yang dilakukan secara agresif.

“Penambahan ini sangat signifikan di beberapa daerah karena kontak tracing dari kasus konfirmasi positif yang kami rawat lebih agresif dilaksanakan dinas kesehatan di daerah,” kata Yurianto dalam keterangannya di Graha BNPB, Jakarta, Sabtu sore. Kompas.com 20/6.

Tidak dipungkiri kenormalan baru yang dielu-elukan pemerintah sebagai satu langkah awal penyelamat ekonomi dan sosial di negri ini justru menjadi bumerang. Permintaan Presiden untuk hidup berdampingan dengan Covid-19 karena belum ditemukannya vaksin terpaksa ditelan masyarakat untuk kembali menggenjot perekonomian yang menukik tajam.

Jelas sudah watak Kapitalisme Sekuler, sistem yang memisahkan Agama dari kehidupan ini enggan untuk rugi. Kebijakan amburadul serta tidak fokusnya agenda pemberantasan penyakit menyebabkan pandemi ini berlanjut bahkan ekonomi akan semakin lesu jika kesehatan masyarakat terganggu. Cuitan para kapital nyatanya lebih membius setelah 6 bulan Covid-19 menerpa kepentingan mereka, buktinya 9 sektor usaha telah dibuka. Pemerintah seharusnya fokus pada menekan angka kasus Covid-19 dahulu ketimbang berpikir melonggarkan aturan demi ekonomi. Bahkan semestinya kelesuan ekonomi yang dialami pelaku ekonomi raksasa/kapitalis tidak menjadi pendorong kuat pemerintah memberlakukan new normal dengan risiko mengorbankan keselamatan jiwa masyarakat luas.

Baca Juga :  New Normal, Masyarakat Jadi Korban, Benarkah? Opini Epiyanti Rahayu

Para ahli berpandangan bahwa tingginya angka kasus baru corona di berbagai daerah karena pelonggaran PSBB di tengah kondisi ketidaksiapan masyarakat. Karenanya semestinya program new normal dicabut.
Sementara pihak pemerintah beralasan karena faktor tes masif dan pelacakan agresif yang dilakukan oleh pemerintah.

Hal ini berbanding terbalik dengan sistem Islam sebagai fungsinya menjaga jiwa.

Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingnya terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai 3987, Turmudzi 1455, dan dishahihkan al-Albani).

Dalam Islam ada upaya preventif untuk menjaga jiwa, termasuk seperti kondisi pandemi sekarang yang sudah carut marut karena kesalahan fatal di awal dengan tetap membakar roda ekonomi sehingga acuh terhadap wabah. Maka syariat telah mengajak untuk menjamin hajat hidup masyarakat agar tidak terkatung-katung memenuhi kebutuhan pokok, adapun kesehatan tugas negara secara penuh memberikan fasilitas kesehatan secara menyeluruh. Akan lebih mudah jika disusuri mulai dari RT RW sehingga tes bisa dilakukan dengan cepat tepat dan bisa menekan penyebaran virus dengan segera. Adalah tanggung jawab negara untuk melakukan tes dan pelacakan agar memastikan individu terinfeksi tidak menularkan ke yang sehat. Juga merupakan kewajiban negara mencari jalan keluar jitu bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak pembatasan selama masa karantina.

Baca Juga :  Ketika Dunia Melihat Kita. Opini Lulu Nugroho

Wallahu alam

Loading...

Baca Juga