oleh

Sense of Crisis VS Multidimensional Crisis Adalah Buah Sistem Kapitalis

Sense of Crisis VS Multidimensional Crisis Adalah Buah Sistem Kapitalis. Oleh: Misbah Munthe S.Pd, Pemerhati Kebiijakan Publik.

Penambahan kasus terkonfirmasi covid-19 semakin mengkhawatirkan. Pasalnya hingga 1 juli 2020 tercatat penambahan kasus mencapai 1.385, sehingga total keseluruhan kasus covid19 di Indonesia menjadi 57.770 kasus. (kompas.com) Sebuah angka yang bukan main-main sebagaimana kebijakan “main-main” penguasa dalam menindak lanjuti wabah hingga detik ini. Katakanlah keputusan presiden menarik wisata asing ketika virus covid-19 masih hanya menyerang beberapa negara, kemudian ketika akhirnya virus corona landed di Indonesia, pemerintah menetapkan PSBB sementara negara-negara lain memutuskan Lockdown dan memberi pesangon demi pengendalian wabah, PSBB belum membuahkan hasil nyata pemerintah malah mengumumkan new normal kepada warga, akibat prematur nya kebijakan pemerintah me-new normalkan setiap daerah alhasil kasus covid bertambah hingga presiden marah sebab “bawahannya” tidak sense of crisis katanya. Ketika marah muncullah gagasan reshuffle kabinet guna mengancam pejabat kementrian agar bekerja luarbiasa (extraordinary). Pertanyaannya, Akankah ini menjadi pemecahan masalah atau hanya menambah beban anggaran belanja negara (APBN)?

Sebagaimana dilansir dari katadata.co.id, Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, 18 Juni lalu Presiden Joko Widodo meminta para menteri membuat kebijakan luar biasa (extraordinary) untuk menangani krisis akibat pandemi covid-19. Jika para menteri membuat kebijakan biasa saja seperti kondisi normal maka Jokowi mengancam akan merombak kabinet (reshuffle). Jokowi mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja sejumlah bawahannya,. “Saya harus ngomong apa adanya, tidak ada progres signifikan (dalam penanganan krisis akibat Covid-19). Tidak ada,” kata Jokowi dalam video sidang kabinet tersebut yang baru diunggah Sekretariat Presiden di akun Youtube resminya, Minggu (28/6).

Padahal, menurut Jokowi, kondisi sejak tiga bulan lalu dan setidaknya tiga bulan ke depan dalam suasana krisis. Ia merujuk pada proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dibuat beberapa lembaga internasional belum lama ini. “OECD bilang pertumbuhan ekonomi (dunia) terkontraksi 6% bisa sampai 7,6% minusnya. Bank Dunia (proyeksi ekonomi dunia) bisa minus 5%.” Karena itu, Jokowi meminta para menteri memiliki sense of crisis yang sama dalam menangani kondisi tersebut. “Jangan biasa-biasa saja, jangan anggap normal,” katanya.

Baca Juga :  Mengganas Kasus Covid-19, Bersebab Tes Atau New Normal?

Sense of crisis yang digadang-gadang menjadi sebab kemarahan orang No.1 di Indonesia itu sebenarnya bukanlah penampakan baru dari sikap abai nya pemerintah terhadap rakyat. Jauh sebelum munculnya covid-19, Indonesia telah mengalami multidimensional crisis yang terus menerus terjadi tanpa ada penanganan berarti. Dari krisis keamanan, krisis ekonomi, krisis moral generasi, hingga krisis kepemimpinan yang selalu menghantui.

Lihatlah, setiap permasalahan yang melanda Indonesia seperti mahal nya harga SEMBAKO, kenaikan Tarif Dasar Listrik dan premi BPJS, harga minyak yang enggan turun, bencana alam atau wabah yang minim solusi, dan angka kriminalitas yang tinggi. Semua itu ditanggapi dengan sense of crisis oleh pejabat terkait. Sebagai contoh, ketika harga bawang mahal maka menteri pertanian menyarankan untuk menanam bawang sendiri, ketika harga daging mahal menteri perdagangan menyarankan ganti dengan daging bekicot, lalu ketika harga beras tinggi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang saat itu di pegang Puan Maharani menyarankan rakyat Indonesia untuk diet dan tak banyak makan. Sungguh ironis bukan?!

Meskipun begitu, krisis multidimensi ini tidak hanya menyerang Indonesia saja bahkan hampir setiap negara mengalami hal yang sama. Harusnya ini menjadi tanda tanya besar bagi publik yang harus segera di jawab dan dituntaskan. Apa sebenarnya akar permasalahannya? Dan apa solusinya?

Akar Masalah

Corona adalah satu diantara seribu masalah yang muncul karena ulah jahil tangan manusia. Terlepas dari ketetapan Allah SWT, corona muncul pertama kali di pasar hewan dan makanan laut yang terletak di Wuhan, China. Dimana, pasar tersebut menjual hewan-hewan liar untuk dikonsumsi secara legal seperti ular, kodok, kalelawar, anjing dan hewan liar lainnya. Sebab kebiasaan buruk mengkonsumsi hewan liar inilah virus covid-19 ini bermutasi dan menyebar secara cepat hingga melumpuhkan aktifitas perekonomian seantero negeri .

Baca Juga :  Kasus Covid-19, Kebijakan Pelonggaran Seharusnya Dikoreksi

Tidak ada yang patut disalahkan akibat segala krisis dan kerusakan ini selain sistem kapitalis dan pengusungnya. Kapitalis adalah suatu hukum yang lahir dari keterbatasan akal manusia (Adam Smith-red) dan mencampakkan hukum buatan Allah SWT selaku pencipta dan pengatur manusia (Allah al-Khalik al-Mudabbir) yang pasti mensejahterakan. Dari penerapan sistem kapitalis inilah semua kehancuran dan kerusakan di seluruh lini kehidupan bermula hingga menyebabkan tidak hanya sense of crisis tapi juga multidimensional of crisis.

Syariat Islam Solusi Hakiki

Kesempurnaan Islam dan penerapannya bukanlah butiran debu tak bermakna yang kapan saja bisa musnah diterpa angin dan diguyur hujan. Kesempurnaan Islam dan penerapannya telah terbukti dan dirasakan oleh semua penduduk bumi. Melalui lisan mulia Rasulullah SAW, Islam didakwahkan lalu diterapkan dalam naungan sebuah negara. Mengayomi setiap manusia dan makhluk-makhluk Allah lainnya 13 abad lamanya. Sepeninggal Rasulullah SAW, Keberhasilan penerapan Islam tetap dirasakan dengan ditopang oleh pemimpin berkarakter mulia. Diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddik, Umar bin Khattab, Utsman Bin affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abd Aziz, Muawiyah bin Abi Sufyan. Melalui sistem kepemimpinan Islam negara berhasil memberikan rasa aman, keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada manusia sepanjang 1300 tahun lamanya kepada rakyat, sebelum akhirnya di curangi oleh antek asing bernama Mustafa Kemal Attaturk, sang pengkhianat negara dan agama.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan penguasa semata-mata dari syariat Islam dan demi kepentingan rakyat namun tak sekalipun lepas dari syari’at. Lihatlah, bagaimana adilnya putusan yang diberikan hakim kepada seorang yahudi yang telah mencuri baju besi (baju perang) Ali bin Abi Thalib. Saat itu Ali bin Abi Thalib adalah pemimpin tertinggi (Khalifah) namun kesaksian Ali tidak diterima hakim karena saksi berasal dari keluarga sang khalifah sendiri. Hakim pun memutuskan bahwa baju besi tersebut milik seorang yahudi. Melihat betapa adilnya hukum Islam menjadikan orang yahudi tadi sadar dan masuk Islam. Lihat pula bagaimana Umar bin Khattab menampung setiap aduan dari masyarakat demi terjaminnya keadilan ditengah-tengah setiap warga negara dan bagaimana ia meluruskan kesalahan yang dilakukan pejabat negara tanpa mendzalimi siapapun, bahkan menjadikan orang yang mulanya bermasalah bertaubatan nasuha.

Baca Juga :  Direktur Satgas BPN: Prabowo Sandi Menang Itu Valid

Krisis adalah sunnatullah yang bisa dialami oleh setiap negara. Baik negara yang menerapkan sistem kapitalis , komunis maupun Islam. Yang menjadi pembeda adalah bagaimana sang pemimpin peduli dan memikirkan jalan keluar yang tepat dan cepat dalam mengatasi krisis ini. Solusi yang tuntas dan menyeluruh. Bukan solusi tambal-sulam. Apalagi hanya sekadar basi-basi penuh pencitraan.

Tentunya kepemimpinan seperti ini hanya dapat kita temukan dalam kegemilangan Islam dalam memimpin dunia. Sebab dalam hal kepemimpinan, Islam telah mensyaratkan kriteria yang wajib dimiliki oleh setiap calon yang akan maju.

Diantaranya adalah beriman dan beramal shaleh, memiliki niat yang lurus, tidak meminta jabatan, memutuskan perkara dengan adil, tidak menerima hadiah, tegas dalam memimpin dan bersifat lemah lembut, dan yang paling utama adalah berpegang teguh pada hukum Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-maidah: 50 “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada [hukum] Allah bagi orang-orang yang yakin.”

Walhasil, dengan syari’at Islam yang diterapkan secara komprehensif dalam bernegara akan lahirlah pemimpin-pemimpin amanah atas seluruh urusan rakyat dan kebijakan-kebijakan yang adil dan mengayomi.

Dengan Islam, negara akan hadir dan menjadi yang terdepan untuk membela kepentingan rakyat dan menjadi perisai dari cengkraman hegemoni kapitalis yang menyengsarakan.

Wallahu a’alam bisshawab

Loading...

Baca Juga